Sebelumnya beredar video wawancara dengan Bupati Asri Ludin Tambunan. Dalam keterangannya, Bupati Asri Ludin Tambunan mengaku mengarahkan pembangunan dan perbaikan jalan ke Paluh Gelombang, Kec. Percut Sei Tuan karena selama ini desa itu termasuk bagus pembayaran PBB-nya.
“Paluh Gelombang selama ini PBB nya bagus, tentu pembangunan kita arahkan ke sana. Mana-mana yang bisa menaikkan potensi masyarakat, itu dulu yang kita kerjakan,” ujarnya.
“Jadi jangan hanya spil-spil jalan jelek tapi kontribusinya tidak ada. Kita kan membangun bukan pakek apaa…bukan pakek daun. Kita kan sekarang membangun pakai APBD sendiri karena transfer dana dari pusat berkurang, kita diharapkan memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Kalau pajak daerahnya tidak cukup, pembangunan apa yang mau kita kerjakan,” tambahnya.
Tapi, anehnya, bupati yang menyatakan pajak daerah tidak cukup untuk pembangunan, malah mengucurkan dana APBD Rp 1,5 miliar untuk renovasi Mapolrestabes Medan.
Yang jadi pertanyaan, kalau dasar pembangunan adalah pembayaran pajak yang bagus seperti ucapan Bupati Asri Ludin Tambunan, lalu pajak apa yang dibayar Polrestabes Medan ke Pemkab Deli Serdang sehingga “kecipratan” dana APBD yang tidak sedikit. Sementara masih banyak jalan rusak di Deli Serdang sampai sekarang tidak diperbaiki. Fakta inilah yang membuat tokoh muda Deli Serdang, Sastra Sembiring, ikut angkat bicara.
“Kalau rakyat kecil diminta memahami jalan rusak karena alasan pajak, lalu masyarakat juga berhak bertanya, anggaran daerah selama ini sebenarnya diprioritaskan untuk siapa,” kata Sastra Sembiring, Sabtu (13/06/2026).
Menurutnya, pernyataan kepala daerah semestinya mampu menenangkan dan memberi harapan kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan kesan bahwa pelayanan publik hanya pantas diperoleh bagi warga yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Kritik publik semakin menguat ketika masyarakat membandingkan pernyataan tersebut dengan kisah bayi Arisha Zainaba, warga Patumbak, yang sempat berjuang melawan penyakit jantung bocor. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, bantuan pengobatan dari pemerintah daerah tidak maksimal.
“Banyak masyarakat yang kemudian bertanya secara sinis, apakah karena keluarga Arisha bukan penyumbang pajak yang besar sehingga tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah,” ujarnya penuh tanya.
Sementara rakyat tahu adanya alokasi anggaran miliaran rupiah untuk rehab fasilitas institusi tertentu, termasuk bantuan sekitar Rp1,5 miliar untuk renovasi Polrestabes Medan.
Perbandingan itulah yang kemudian memunculkan persepsi ketimpangan di tengah masyarakat bawah. Saat rakyat kecil berjuang memperbaiki jalan secara swadaya dan menggalang bantuan untuk biaya pengobatan anak mereka, pemerintah justru dianggap lebih cepat hadir pada proyek-proyek kelembagaan.
“Rakyat tidak anti pajak. Tapi rakyat ingin merasakan uang yang mereka bayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan kepedulian sosial,” tegas Sastra.
Meski demikian, kisah Balita Arisha akhirnya mendapat secercah harapan. Bantuan dari para dermawan, relawan, dan tangan-tangan baik menjadi jalan bagi Arisha untuk mendapatkan pengobatan hingga kondisinya berangsur membaik.
Bagi sebagian warga, peristiwa tersebut menjadi potret nyata bahwa solidaritas masyarakat terkadang bergerak lebih cepat dibanding birokrasi pemerintahan.
“Kini publik menanti, apakah kritik dan suara masyarakat kecil ini akan dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat, atau hanya berlalu sebagai polemik sesaat di tengah kerasnya kehidupan masyarakat bawah,” ucapnya.
Hingga berita diterbitkan, Pemkab Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini. (HH)
(sumbertiktokirdiansyah)
إرسال تعليق