FMS, Tanjung Morawa - Proses penertiban lahan garapan di wilayah kerja sama TNI Angkatan Laut Lantamal I Belawan dengan PTPN di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang berujung kericuhan. Sejumlah warga penggarap menolak lahan seluas sekitar 285 hektare itu diambil alih.
Areal yang menjadi sengketa tersebut diketahui merupakan lahan HGU 98 dan 99 milik PTPN yang masa berlakunya masih aktif. Berdasarkan perjanjian kerja sama tahun 2025, lahan tersebut juga dikelola bersama TNI Angkatan Laut Lantamal I Belawan.Pihak PTPN menyatakan lahan tersebut akan digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Di atas lahan seluas 285 hektare itu rencananya akan ditanami komoditas strategis seperti kedelai, ubi, dan tanaman pangan lainnya.
"Ini lahan HGU PTPN dan saat ini sedang aktif, arealnya akan kita gunakan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional," ujar salah satu narasumber kepada awak media
Senada, pihak TNI AL menegaskan penertiban dilakukan secara persuasif dan humanis. Pihaknya telah terlebih dahulu memberikan imbauan kepada masyarakat penggarap untuk melakukan pembersihan areal secara sukarela.
"Kami mengedepankan langkah persuasif. Kami imbau warga untuk sadar bahwa ini lahan negara yang digunakan untuk kepentingan bangsa,"
Senada, pihak TNI AL menegaskan penertiban dilakukan secara persuasif dan humanis. Pihaknya telah terlebih dahulu memberikan imbauan kepada masyarakat penggarap untuk melakukan pembersihan areal secara sukarela.
"Kami mengedepankan langkah persuasif. Kami imbau warga untuk sadar bahwa ini lahan negara yang digunakan untuk kepentingan bangsa,"
Para penggarap di lokasi tersebut memang telah menduduki dan menggarap lahan itu selama puluhan tahun untuk bercocok tanam dan mencari nafkah. Saat petugas gabungan TNI AL dan PTPN datang melakukan pengukuran dan pembersihan, aksi penolakan dari warga terjadi hingga memicu adu mulut dan dorong-dorongan.
"Padahal kami sudah imbau baik-baik. Tapi ada sebagian yang menolak dan menghalangi petugas," tambah salah satu saksi yang tidak mau disebutkan namanya.
Menanggapi keresahan warga, pihak PTPN dan TNI AL memastikan tidak akan menggusur masyarakat begitu saja. Sebagai bentuk kepedulian, akan diberikan "Tali Asih" atau santunan kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
"Padahal kami sudah imbau baik-baik. Tapi ada sebagian yang menolak dan menghalangi petugas," tambah salah satu saksi yang tidak mau disebutkan namanya.
Menanggapi keresahan warga, pihak PTPN dan TNI AL memastikan tidak akan menggusur masyarakat begitu saja. Sebagai bentuk kepedulian, akan diberikan "Tali Asih" atau santunan kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.
"Kita tidak serta-merta menggusur. Akan ada taliasi sesuai aturan perusahaan. Ini bukan ganti rugi, tapi bentuk perhatian agar masyarakat juga terpikirkan nasibnya ke depan," jelas [Nama Jabatan PTPN].
Pihak PTPN juga mengimbau kepada TNI AL agar dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ke depan, masyarakat sekitar yang terdampak dapat dilibatkan dan dipekerjakan. Tujuannya agar warga tetap bisa mendapatkan penghasilan dari lahan yang kini akan dijadikan area pertanian negara.
"Kami minta setelah pembangunan jalan, masyarakat sekitar dilibatkan kerja. Biar mereka juga dapat manfaat dari program ketahanan pangan ini," ujarnya.
Pihak PTPN juga mengimbau kepada TNI AL agar dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ke depan, masyarakat sekitar yang terdampak dapat dilibatkan dan dipekerjakan. Tujuannya agar warga tetap bisa mendapatkan penghasilan dari lahan yang kini akan dijadikan area pertanian negara.
"Kami minta setelah pembangunan jalan, masyarakat sekitar dilibatkan kerja. Biar mereka juga dapat manfaat dari program ketahanan pangan ini," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, proses penertiban masih dikawal ketat oleh aparat. Situasi di lokasi dilaporkan sudah kondusif.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan BUMN untuk mengoptimalkan aset negara guna mewujudkan swasembada pangan. Pihak terkait berharap masyarakat dapat mendukung program nasional tersebut demi kepentingan bersama. (HH)
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan BUMN untuk mengoptimalkan aset negara guna mewujudkan swasembada pangan. Pihak terkait berharap masyarakat dapat mendukung program nasional tersebut demi kepentingan bersama. (HH)
إرسال تعليق